PRODUK HUKUM

16 October 2019 / Produk Hukum

UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Turunan UU 11 Tahun 2020
1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Lampiran
2. Lampiran I Salinan PP Nomor 5 Tahun 2021 Sektor Kelautan dan Perikanan
3. Lampiran I Salinan PP Nomor 5 Tahun 2021 Sektor Pertanian
4. Lampiran I Salinan PP Nomor 5 Tahun 2021 Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5. Lampiran I Salinan PP Nomor 5 Tahun 2021 Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Lampiran I Salinan PP Nomor 5 Tahun 2021 Sektor Ketenaganukliran
7. Lampiran I Salinan PP Nomor 5 Tahun 2021 Sektor Perindustrian
8. Lampiran I Salinan PP Nomor 5 Tahun 2021 Sektor Perdagangan
9. Lampiran I Salinan PP Nomor 5 Tahun 2021 Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
10. Lampiran I Salinan PP Nomor 5 Tahun 2021 Sektor Transportasi
11. Lampiran I Salinan PP Nomor 5 Tahun 2021 Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan
12. Lampiran I Salinan PP Nomor 5 Tahun 2021 Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
13. Lampiran I Salinan PP Nomor 5 Tahun 2021 Sektor Pariwisata
14. Lampiran I Salinan PP Nomor 5 Tahun 2021 Sektor Keagamaan
15. Lampiran I Salinan PP Nomor 5 Tahun 2021 Sektor Pos, Telekomunikasi, Penyiaran, dan Sistem dan Transaksi
16. Lampiran I Salinan PP Nomor 5 Tahun 2021 Sektor Pertahanan dan Keamanan
17. Lampiran I Salinan PP Nomor 5 Tahun 2021 Sektor Ketenagakerjaan
18. Lampiran II Salinan PP Nomor 5 Tahun 2021 Sektor Kelautan dan Perikanan
19. Lampiran II Salinan PP Nomor 5 Tahun 2021 Sektor Pertanian
20. Lampiran II Salinan PP Nomor 5 Tahun 2021 Sektor Lingkungan Hidup, dan Kehutanan
21. Lampiran II Salinan PP Nomor 5 Tahun 2021 Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral
22. Lampiran II Salinan PP Nomor 5 Tahun 2021 Sektor Ketenaganukliran
23.1. Lampiran II Salinan PP Nomor 5 Tahun 2021 Sektor Perindustrian (A.1-500)
23.2. Lampiran II Salinan PP Nomor 5 Tahun 2021 Sektor Perindustrian (A.501-1000)
23.3. Lampiran II Salinan PP Nomor 5 Tahun 2021 Sektor Perindustrian (A.1001-1500)
23.4. Lampiran II Salinan PP Nomor 5 Tahun 2021 Sektor Perindustrian (A.1501-2000)
23.5. Lampiran II Salinan PP Nomor 5 Tahun 2021 Sektor Perindustrian (A.2001-2371, B.1 -129 )
23.6. Lampiran II Salinan PP Nomor 5 Tahun 2021 Sektor Perindustrian (B.130 - 585)
24. Lampiran II Salinan PP Nomor 5 Tahun 2021 Sektor Perdagangan
25. Lampiran II Salinan PP Nomor 5 Tahun 2021 Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
26. Lampiran II Salinan PP Nomor 5 Tahun 2021 Sektor Perhubungan
27. Lampiran II Salinan PP Nomor 5 Tahun 2021 Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan
28. Lampiran II Salinan PP Nomor 5 Tahun 2021 Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
29. Lampiran II Salinan PP Nomor 5 Tahun 2021 Sektor Pariwisata
30. Lampiran II Salinan PP Nomor 5 Tahun 2021 Sektor Keagamaan
31. Lampiran II Salinan PP Nomor 5 Tahun 2021 Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran
32. Lampiran II Salinan PP Nomor 5 Tahun 2021 Sektor Pertahanan dan Keamanan
33. Lampiran II Salinan PP Nomor 5 Tahun 2021 Sektor Ketenagakerjaan
34. Lampiran III Salinan PP Nomor 5 Tahun 2021
35. Lampiran IV Salinan PP Nomor 5 Tahun 2021

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakukan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Pemerintah Desa.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar.
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan.
21. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian.
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.
24. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian.
25. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.
26. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
27. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran.
28. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan.
29. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian.
30. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
31. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
32. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
33. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
34. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umroh.
35. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
36. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.
37. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
38. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional.
39. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah.
40. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
41. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial.
42. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.
43. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan.
44. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
45. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi yang Melibatkan Lembaga Pengelola Investasi dan/atau Entitas yang Dimilikinya.
46. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan.
47. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.
48. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kerja Sama Antara Pemerintah Pusat dengan Badan Usaha Milik Negara dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar.
49. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Wali Kota Medan
1. Perwal Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPTSP Kota Medan
2. Perwal Kota Medan Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kota Medan

SK Walikota ttg Penyelesaian Permasalahan dan Hambatatan Perizinan Berusaha melalui OSS
SK Kepala DPMPTSP tentang Pedoman Perizinan Berusaha

 

REFERENSI
PP_24_2018 ttg PBTSE_OSS
Permentan_29_2018
Permendikbud_25_2018

Permenaker_10_2018 
Permenkes 26_2018
Permen PU 19 2018 IMB SLF melalui OSS
Permendag_75_2018_API
Permendag_76_2018_TDP
Permendag_77_2018_NSPK
PermenLH .22-2018_NSPK_LH_OSS
PermenLH .23-2018 IL
PermenLH .24-2018 AMDAL
PermenLH .25-2018 UKL-UPL
PermenLH .26-2018 TL Dok LH
PermenAgraria_14_2018_Izin_Lokasi.pdf
P.95-2018-PENGELOLAAN-LIMBAH-B3.pdf
P.102-2018-PEIZINAN-PEMBUANGAN-AIR-LIMBAH.pdf
Permen-No-15-Tahun-2018_Pertimbangan-Teknis-Pertanahan.pdf
PerMenPar_10_2018-TTG-OSS.pdf
Perka_BKPM_7_2018_ttg_Dalak-LKPM.pdf
Perka_BKPM_6_2018_ttg_Pedoman-Izin-PM.pdf
PM_Kominfo_No_7_Tahun_2018_JDIH.pdf
PM_Kominfo_No_11_Tahun_2018_JDIH.pdf
KriteriaWajibAmdal.pdf
PerMenUKM_11_2018_ttg_OSS_Simpan_Pinjam.pdf

Informasi OSS
PedomanPercepatanBerusaha
Pokok-Pokok-PP-24-Tahun-2018-OSS-V1
User Manual OSS – PTSP
User_Manual_WebForm
User_Manual_Web_OSSKom
User_Manual_OSS
Sosialisasi-Bimtek-Terkait-OSS-Borobudur-28-Juni-2019
PedomanTeknisPP
Pedoman OSS

Undang-Undang
UU 25 thn 2007 Penanaman Modal
UU 20 thn 2008 ttg UMKMK
UU 25 thn 2009 (pelayanan publik)
UU 28 thn 2009 (pajak daerah)
UU 32 thn 2009 (PPLH)
UU 03 thn 2014 ttg Perindustrian
UU 07 thn_2014 ttg Perdagangan
UU 23 thn 2014 ttg Pemda

Peraturan Pemerintah
PP 4 thn 1976 ttg Pengangkatan Pejabat Daerah
PP 6 thn 2008 ttg Pedoman Peny. Pemerintahan Daerah
PP 7 thn 2016 ttg Perubahan Modal Dasar PT
PP 17 thn 2013 ttg kemitraan UMKM
PP 18 thn 2015 ttg Fasilitas PPH utk PM Tertentu
PP 18 thn 2016 ttg Perangkat Daerah
PP 24 thn 2009 ttg Kawasan Industri
PP 43 thn 2010 ttg tatacara penetapan kawasan
PP 44 thn 1994 ttg Sewa menyewa
PP 45 thn 2008 ttg Pedoman Pemberian insentif
PP 50 thn 2007 ttg Tata Cara Kerjasama Daerah
PP 82 thn 2012 ttg Transaksi Elektronik
PP 96 thn 2012 ttg Pelaksanaan UU 25/2009 ttg Pelayanan Publik
PP 101 thn 2014 ttg Pengelolaan B3


Peraturan Presiden/Keppres/Inpres
Inpres 03 thn 2006 ttg klim_Investasi
Inpres 03 thn 2016 ttg Penyedehanaan Perizinan Perumahan
Keppres 40 thn 2012 ttg Dewan KEK Sumut
Perpres 05 thn 2010 RPJMN
Perpres 16 thn 2012 ttg RUPM
Perpres 27 thn 2009 ttg PTSP
Perpres 91 thn 2017 ttg Percepatan Perizinan Usaha
Perpres 97 thn 2014 ttg PTSP
Perpres 124 thn 2012 ttg Dewan KEK

Peraturan-Peraturan Menteri
PMK 35/PMK.010/2018 ttg TAX Holiday
PermenLH 5 thn 2014 ttg Baku Mutu Air Limbah
PermenLH 13 thn 2010 ttg UKL dan UPL
PermenLH 16 thn 2012 ttg pedoman penyusunan DLH
Permendag 7 thn 2017 ttg SIUP
Permendag 8 thn 2017 ttg TDP
Permendag 14_M_DAG thn 2016 ttg Penerbitan SIUP danTDP (Paralel)
Permendag 20_M_DAG_4 thn 2014 ttg Minuman Beralkohol
Permendag 27 thn 2012 ttg API
Permendag 56 Thn 2014 ttg Perubahan Permendag 70 Thn 2013 ttg Toko Modern
Permendag 59 thn 2012 ttg Perubahan 27 thn 2012 ttg API

Permendagri 19 thn 2016 ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah
Permendagri 19 thn 2017 ttg cabut HO
Permendagri 22 Thn 2009 Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah
Permendagri 22 thn 2016 ttg Perubahan 27 thn 2009 Penetapan HO
Permendagri 33 thn 2017 Pengelolaan Keuangan Daerah
Permendagri 55 thn 2017 ttg Perizinan Perumahan MBR
Permendagri 80 thn 2015 ttg Produk Hukum
Permendagri 86 thn 2017 ttg Perencanaan Pengndalian Pembangunan Daerah
Permendagri 138 thn 2017 ttg Penyelenggaraan PTSP
Permendagri 100 Thn 2016 ttg Nomenkelatur DPMPTSP
Surat Mendagri ttg Optimalisasi PTSP No.503/5723/BAK 12 SEPT 2017
Surat Mendagri ttg Pembentukan Satgas Percepatan Berusaha No.300/7984/SAJ  3 Nov 2017
SE Mendagri 500 thn 2017 ttg Pencabutan HO
PermenInd 05_M-IND thn 2014 Ttatacara Izin Kawasan Industri
PermenInd 62 thn 2015 ttg Dalak Minuman Beralkohol
PermenInd 64 thn 2016 ttg Besaran Jumlah TK dan Nilai Investasi  Usaha Industri
Permenkominfo 10 thn 2015 Tata Cara Pendaftaran Sistim Elektronik Instansi
Permenkominfo 36 thn 2014 ttg Tandatangan Elektronik

Peraturan Kepala BKPM
Perka BKPM 09 thn 2012 ttg Pedoman Penyusunan RUPM
Perka BKPM 04 thn 2014 SPIPI
Perka BKPM 12 thn 2015 ttg tata-cara-penanganan-pengaduan-masyarakat-di-bkpm-
Perka BKPM 09 thn 2017 ttg Tatacara Kegiatan Pengembangan Iklim PM
Perka BKPM thn 13 thn 2017 ttg Perizinan dan Fasilitas PM
Lampiran Perk BKPM 13/2017
Perka BKPM 14 thn 2017 ttg Pengendalian dan Pelaksanaan PM
Lampiran Perka BKPM 14/2017

Bagikan Halaman